Jejak Lawalangy, Koemo Wuto Sumanomo Liwu

DPRD Muna Minta Audit BPK

Posted on: Agustus 10, 2007

DPRD Muna terpaksa merekomendasikan audit APBD Muna melalui BPK. Langkah itu ditempuh menyusul sidang perhitungan anggaran membahas indikasi
mark up gaji pegawai sekitar Rp 33 miliar, Kemarin (8/8), mengalami deadlock.

Asisten I Setda Muna, Drs Hariman Thalib, tidak dapat menjelaskan adanya selisih realisasi pembayaran gaji pegawai sesuai daftar gaji sebesar kurang lebih Rp 153 dengan data yang diajukan dalam APBD sebesar kurang lebih Rp 187 miliar.
Sidang bahkan sempat diskorsing beberapa kali untuk memberi kesempatan antara eksekutif dan komisi B untuk mendapatkan penjelasan hingga lahirnya pembengkakan itu. Rapat khusus tersebut berakhir tanpa ada kesimpulan.
Anggota komisi B, Mahmud SE, mengungkapkan temuan dewan itu belakangan terungkap selaras dengan temuan BPK tentang adanya dana sebesar kurang lebih Rp 33 miliar yang belum dicatat dalam APBD hingga pada Mei 2007.

Kepada DPRD Muna, eksekutif meralat gaji seluruh pegawai di Muna prinsipnya sama dengan temuan BPK yakni Rp 178 miliar. Adapun perbedaan dengan angka yang tertuang dalam penjabaran APBD yang tercatat Rp 187 miliar atau selisih Rp 10 miliar, menurut eksekutif, hal itu disebabkan Pemkab Muna salah menempatkan anggaran pada pos yang benar. Gaji pegawai dalam hal ini digabungkan dengan belanja SDM, homor proyek, dimana menurut BPK pos gaji tidak bisa dimasukan belanja SDM.
Selain itu, adanya penyesuaian pada bulan Februari menyusul kenaikan 15 persen sesuai SK Dirjen Anggaran, termasuk kenaikan KGB serta sejumlah belanja pegawai yang belum terbayarkan.
Seluruhnya kemudian berkisar kurang lebih Rp 10 miliar. Tapi alasan ini ditertawai oleh komisi B. “Kalau ada penambahan biaya, lalu mengapa berkurang dan berbeda dengan selisih Rp 10 miliar dari hitungan BPK?”tanya Mahmud. Faktanya, kata Mahmud, kenaikan yang dimaksud itu terpisah dengan terjadinya pembengkakan Rp 33 miliar.
Sebaliknya, ungkap Mahmud, jika ditambahkan dengan segala kenaikan itu, data justeru semakin bertambah Rp 10 miliar lagi dari data awal Rp 187 akan menjadi sekitar 190 miliar lebih. Tak heran, Ketua Komisi B, Kasmin Taeda menilai penjabaran anggaran APBD dinilai
semu.
Sehari sebelumnya, sidang perhitungan anggaran yang kemudian ditunda hari ini, eksekutif menyodorkan rekapitulasi gaji seluruh pegawai per Desember 2006 sebesar Rp 160 miliar. Namun kemarin, eksekutif membantah sendiri data yang dikeluarkan Badan Pengelola Kepegawaian Daerah (BPKD) dan mengaku jumlah gaji pegawai sama dengan temuan BPK yakni Rp 178 miliar.
Hingga kemarin, eksekutif belum mengajukan seluruh daftar gaji pegawai yang diminta dewan. Masih teringgal empat instansi yang belum
melaporkan daftar gaji pegawainya. Menyusul kasus ini agenda
perhitungan APBD 2006 sudah molor sebulan lebih. Padahal masih banyak
agenda berikut antara lain realisasi APBD 2007 persemester, lalu masuk
perubahan APBD. Belum lagi dewan harus memasukkan rancangan APBD 2008.
“Padahal yang mendesak percepatan adalah eksekutif dengan alasan akan
berimplikasi pada bantuan pusat, DAU,”ujar LM Dasnah, salah seorang anggota Komisi B.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Agustus 2007
S S R K J S M
« Jul   Sep »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Top Clicks

  • Tak ada

Blog Stats

  • 517,026 hits
%d blogger menyukai ini: